Atas pembagian tersebut, Anwar diduga mendapat jatah dana hibah mencapai total Rp291,5 miliar, dengan rincian Rp48,9 miliar (tahun 2019); Rp37,6 miliar (tahun 2020); Rp121,3 miliar (tahun 2021) dan Rp83,7 miliar (tahun 2022).
"Bahwa dari setiap kuota dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun 2019-2022 yang menjadi 'jatah' AS, dirinya mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15 persen sampai 20 persen terhadap para Koordinator Lapangan (Korlap) atau Anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antar Anggota DPRD," kata Taufik.
Sementara, terhadap Korlap yang bersedia memberikan komitmen fee akan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) ataumenggunakan lembaga tertentu dan membuat proposal permohonan dana hibah.
Kemudian proposal yang telah dibuat oleh Korlap disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya.
Setelahnya, Bagus selaku staf Anwar diberi tugas untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi/kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir komitmen fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS.