NADIKABAR.COM — KPK terus mengusut korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). KPK menyebut proyek BNPB yang menggunakan DSP dilakukan karena bisa dengan metode penunjukan langsung.
"Karena memang penggunaan DSP ini secara khusus memang bisa menggunakan metode penunjukan langsung karena memang sifat kedaruratan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Dalam kasus ini KPK menduga cara tersebut disalahgunakan. Cara itu membuka peluang suap dalam pengadaan barang dan jasa.
"Tapi kemudian kekhususan itu yang kemudian disalahgunakan oleh para pihak untuk kemudian terjadi dugaan benturan kepentingan pada proses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa tersebut," jelas dia.
Budi mengatakan, penyidik tengah mendalami proses pengadaan barang dan jasa di BNPB, termasuk penunjukan langsung kepada sejumlah vendor atau pihak swasta yang mengerjakan proyek penanggulangan bencana.
"Untuk saksi dari pihak BNPB, beberapa staf dihadirkan untuk pendalaman soal proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, termasuk juga soal penunjukan langsung kepada vendor-vendor atau pihak swasta yang kemudian mengerjakan sejumlah proyek, baik untuk penanggulangan karhutla, kemudian bencana hidrometeorologi, dan juga bencana-bencana lain yang menggunakan DSP, dana siap pakai," ucapnya.
