NADIKABAR.COM — KPK mengungkapkan ada beragam modus yang digunakan dalam proses penunjukan langsung perusahaan-perusahaan untuk mengerjakan proyek pengadaan di BNPB menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan. KPK mengatakan, modus yang dipakai mulai dari pinjam bendera perusahaan hingga pemberian fee ke pejabat BNPB bagi perusahaan yang mau ditunjuk langsung mengerjakan proyek.
"Ada para pihak ini kemudian yang menggunakan pinjam bendera tapi kemudian atas proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS (Bima Setiawan)," terang Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
"Ada juga perusahaan-perusahaan yang di-plotting atau ditunjuk untuk mengerjakan proyek tapi dengan komitmen untuk memberikan sejumlah fee kepada oknum di BNPB," lanjutnya.
Selain itu, Budi juga menyampaikan ada modus mark-up harga dalam pengadaan barang dan jasa. Dia pun mengatakan semua temuan ini terus didalami oleh penyidik.
"Kemudian ada juga modus yang menaikkan atau mark-up harga dari PBJ yang kemudian diduga untuk kickback kepada oknum oknum di BNPB termasuk soal uang-uang yang dikelola oleh saudara BM dan juga saudara RIC ini untuk keperluan apa saja, untuk keperluan siapa saja, semuanya di dalami ini," imbuhnya.
Sebelumnya, KPK menyampaikan bahwa mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, telah diperiksa oleh POM TNI terkait kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan. KPK menjelaskan, Suharyanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.
"Jadi pada pekan kemarin, tepatnya pada hari Kamis, penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku kepala BNPB," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).