NADIKABAR.COM — Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti imbas kebijakan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Langkah pemangkasan anggaran ini dinilai mulai menghadirkan tekanan berat bagi kelangsungan operasional di daerah.
Pria yang menjabat sebagai Anggota DPR RI ini membeberkan realita kesulitan yang tengah dialami jajaran aparatur daerah. Tekanan finansial membuat ratusan kabupaten dan kota kewalahan mengatur arus kas.
"Penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat telah menghadirkan dampak atau ekses nyata bagi ratusan pemerintah daerah (Pemda)," tulis Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/9/2026).
Kondisi anggaran yang menyusut turut mengorbankan berbagai program pelayanan masyarakat. Banyak daerah terpaksa menunda sejumlah pembangunan hingga kelimpungan memenuhi hak finansial pegawai.
"Tak hanya kesulitan membayar gaji pegawai, banyak Pemda bahkan juga kesulitan membangun maupun membenahi infrastruktur daerah. Puluhan Pemda pun terpaksa mencari pinjaman untuk mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan," paparnya.
Bamsoet memaklumi langkah pusat mengunci sebagian aliran dana sebagai bentuk terapi kejut. Sepanjang tahun 2026 saja, sudah ada belasan kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan oleh aparat penegak hukum.
