Sebanyak 40 voters FFI kemudian mendesak menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Hal itu bagian dari bentuk kekecewaan terhadap tata kelola organisasi dan pengelolaan kompetisi futsal nasional.
FFI pimpinan Micahel juga dituduh tidak transparan terkait pengelolaan keuangan APBN. Dia lantas mempersilakan adanya audit terkait penggunaan uang APBN, yang dijawabnya dalam menimpali pernyataan perwakilan voters FFI dalam salah satu postingan di media sosial.
Sekjen PSSI, Yunus Nusi, lantas berencana untuk mengaudit dana non-APBN FFI. Yunus Nusi menekankan bahwa persoalan subsidi klub yang kerap terlambat hingga menunggak serta ketiadaan insentif bagi AFP merupakan persoalan berbeda.
"Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia. Kami perlu melihat bagaimana dana non-APBN FFI dikelola, bagaimana arus kasnya, dan apakah ada persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi. Semua harus diperiksa secara objektif," kata Yunus Nusi.
