NADIKABAR.COM β€” Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mendorong penguatan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) langsung dari desa binaan serta percepatan penambahan atase keimigrasian di luar negeri guna melindungi warga negara Indonesia (WNI).

Pelaksana tugas (Plt) Deputi I KSP Heru Kreshna Reza menyatakan bahwa program desa binaan imigrasi yang dijalankan oleh jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan langkah tepat untuk membendung praktik calo yang kerap merekrut warga secara langsung (door to door) dengan modus liburan ke Malaysia sebelum dikirim ke Kamboja.

β€œKarena memang lebih baik mencegah dari hulunya kita tingkatkan frekuensi, baik menambah penghasilannya maupun menambah jumlah petugas (Pimpasa-red), ketimbang kita sibuk memulangkan (WNI korban TPPO-red),” kata Heru dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bedah buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin.

Terkait perlindungan WNI di luar negeri, Heru menyebut KSP tengah berkomunikasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri untuk menambah atase keimigrasian, yang baru terealisasi 7 dari 13 target atase.

Ia menyoroti perlunya evaluasi syarat penempatan atase agar tidak semata-mata dihitung dari jumlah WNI pemegang paspor resmi.

Heru mencontohkan kondisi di Kamboja, di mana jumlah WNI yang terdata resmi hanya belasan orang, namun WNI bermasalah yang siap dipulangkan mencapai 5.000 orang.

β€œNah tetapi ini (penambahan atase kemigrasian-red) belum disetujui oleh Kemlu,” katanya.

KSP, kata dia, berencana menggelar rapat koordinasi lintas kelembagaan dalam waktu dekat guna mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, termasuk penanganan lebih dari 1.300 pengungsi dan pencari suaka di rumah detensi imigrasi.

Heru mengatakan, penanganan pengungsi ini menjadi isu prioritas. KSP telah mengunjungi rumah detensi imigrasi seperti di Medan, dan terdapat lebih dari 1.300 pengungsi dan pencari suaka. Bahkan sudah 10 tahun berada di Indonesia tanpa kepastian status.

Isu yang lainnya adalah perlindungan WNI di luar negeri. Dari hasil rapat koordinasi di Bali, KSP menerima informasi bahwa data laporan diri baru tercatat 2,7 juta WNI berada di luar negeri. Sementara estimasi Bank Dunia mencapai 9 juta WNI di luar negeri.

β€œNah kedua beban ini tidak dapat diselesaikan oleh jajaran Ditjen Imigrasi berkaitan dengan aturan yang perlu diaktualisasikan, sedangkan perlindungan warga negara di luar negeri bergantung pada kerja sama erat dengan Kementerian Luar Negeri,” kata Heru.