NADIKABAR.COM β Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan sejumlah intervensi dalam program prioritas termasuk mendukung penyelesaian sengketa tanah untuk pembangunan stasiun MRT serta pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Kamis, Plt. Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomoββββββmengatakan KSP terlibat dalam percepatan penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Aceh hingga Lampung.
"Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027, KSP mendorong tiga ruas agar fungsional yaitu Ruas Binjai-Langsa, Rengat-Pekanbaru, dan Palembang-Betung," ujarnya.
Jalan Tol Trans Sumatera, yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN), rencananya memiliki panjang total 2.981 kilometer, dengan 1.116 kilometer di antaranya telah beroperasi.
Dia memastikan pemerintah terus berupaya menyelesaikan hambatan dalam pembangunan Tol Trans Sumatera termasuk lahan di pintu keluar Pangkalan Brandan yang belum tuntas sejak 2024 dan mempercepat eksekusi bangunan di wilayah keluar tol Betung.
Dia mengaku terus mendorong pendekatan humanis dengan masyarakat terdampak pembangunan Tol Trans Sumatera agar dapat menunjang kelancaran transportasi menjelang periode libur akhir tahun.
Koordinasi juga terus dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN serta penyedia jasa dilakukan untuk memastikan tol yang sudah beroperasi dan memenuhi kaidah jalan tol.
Dia menyampaikan KSP berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait penyelesaian isu di sektor transportasi mulai dari proses pembangunan MRT sampai jalan tol lintas provinsi.
"Pengadaan lahan seluas 2.186 meter persegi di kawasan Duta Merlin untuk pembangunan stasiun Harmoni MRT Jakarta Fase 2 sempat terhambat sengketa status tanah sejak 2019. Sehingga beresiko menunda jadwal operasional dan memicu pembengkakan biaya proyek. KSP bersama MRT, Kementerian ATR/BPN, Kejaksaan, Kemenko IPK melakukan debottlenecking," jelasnya.
Untuk mengatasi itu, Ariyo menyampaikan telah dilakukan sinkronisasi lintas instansi untuk memecah kebuntuan yang sudah berjalan selama tujuh tahun. Memastikan bahwa negara dapat melanjutkan konstruksi tanpa beban ganti rugi tanah.
"Langkah ini menghasilkan groundbreaking pada Januari 2026, terhindarnya potensi klaim keterlambatan sebesar Rp56 miliar per bulan serta progres konstruksi Stasiun Harmoni sebesar 63,44 persen pada per April 2026 yang telah melampaui target," papar Ariyo.