KSP memandang berbagai masukan tersebut sebagai bagian penting dalam memperkuat efektivitas pengawalan program prioritas nasional dan meningkatkan sinergi antarinstansi pemerintah.

Penguatan koordinasi dan pembagian peran antarlembaga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada hasil serta manfaat bagi masyarakat.

Selain pengawalan program prioritas nasional, KSP juga terus menjalankan fungsi penanganan aspirasi dan aduan masyarakat melalui program KSP Mendekat.

Hingga November 2026, KSP telah menerima 596 aduan masyarakat, dengan 169 aduan telah ditindaklanjuti dan 427 aduan lainnya masih dalam proses. Aduan tersebut mencakup berbagai persoalan, antara lain pertanahan dan agraria, audiensi, aspirasi masyarakat, surat resmi, serta isu lainnya.