NADIKABAR.COM — Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyampaikan empat rekomendasi strategis sebagai tolak ukur penguatan kinerja jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).
“Kami dari KSP menaruh penghargaan yang sangat tinggi kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Semoga menjadi benchmarking (tolak ukur) bagi kementerian-kementerian lain yang sudah mengurusi tupoksinya, tetapi juga ikut serta dalam menopang program prioritas Presiden," ujar Plt Deputi I KSP Heru Kreshna Reza dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bedah buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Senin.
Rekomendasi pertama, setiap program aksi Kemenimipas perlu dilengkapi dengan indikator hasil yang terukur secara jelas, bukan hanya sebatas capaian keluaran, melainkan juga dampak yang disusun berdasarkan skala prioritas.
Kedua, pembinaan produktif warga binaan harus ditopang oleh standard premi atau upah yang jelas, serta hilirisasi produk melalui koperasi dan kemitraan.
Menurut Heru, mengingat perbedaan luas lahan dan sarana di tiap lapas, perputaran ekonomi melalui koperasi diharapkan membuat warga binaan mampu menghidupkan diri mereka sendiri.
Ketiga, sinkronisasi data kependudukan wajib dilakukan sejak tahanan pertama kali diregistrasi guna mencegah hambatan pemenuhan layanan dasar, seperti BPJS Kesehatan.
Keempat, KSP berkomitmen terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan berbagai program strategis di lingkungan Kemenimipas.
Dalam peringatan Hari Bhakti yang kedua Kemenimipas, instansi itu menggelar FGD dan bedah buku Transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan menghadirkan sejumlah narasumber salah satunya KSP sebagai penanggap. Heru hadir mewakili Kepala KSP Ariyo Windutomo yang berhalangan hadir.
Sebelumnya, KSP mengapresiasi berbagai capaian dan inovasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) setelah melakukan verifikasi langsung ke sejumlah lokasi kerja mereka.
Salah satu capaian yang telah dibuktikan oleh KSP melalui peninjauan lapangan adalah program ketahanan pangan. Tercatat pada 2025, sebanyak 12.146 warga binaan dilibatkan dalam program tersebut di lahan seluas 442 hektare.
KSP turut menyaksikan, serta mencicipi langsung hasil budidaya ikan Sidat (Unagi) dan udang yang dikembangkan di Pulau Nusakambangan. Menurut Heru, capaian di luar tugas normatif tersebut patut dijadikan tolak ukur (benchmarking) bagi kementerian lain dalam menopang program prioritas Presiden.