β€œLebih dari itu, transformasi harus mampu menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat penegakan hukum, serta memastikan pemenuhan hak masyarakat dan warga binaan,” ujar Maulana.

Dia menjelaskan, pembentukan Kemenimipas sebagai kementerian tersendiri merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat efektivitas pemerintahan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Untuk menjawab kompleksitas tantangan di lapangan, Kemenimipas telah menjalankan 13 program akselerasi pada 2025, yang dilanjutkan dengan 15 program aksi pada 2026. Seluruh program tersebut diselaraskan dengan agenda prioritas nasional, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, hingga penegakan hukum dan peningkatan investasi.