NADIKABAR.COM — Terdakwa kasus tudingan ijazah palsu, Roy Suryo bersurat ke majelis hakim meminta pemeriksaan ulang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Kuasa Hukum Roy Suryo, Refly Harun dalam sidang lanjutan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (11/11).

Refly mengatakan pemeriksaan ulang itu dilakukan dengan tiga dokumen pembanding ijazah UGM yang terbit pada 1985

"Sebelum ditutup, kami ingin menyampaikan satu surat yang perihalnya adalah permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap dokumen ijazah fisik Joko Widodo dengan tiga ijazah pembanding terverifikasi yang telah terbit pada bulan November 1985," kata Refly.

Ia mengatakan surat itu ditembuskan ke berbagai pihak, di antaranya Presiden Prabowo Subianto.

"Surat ini kami ingin berikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan memang kami tembuskan juga surat ini ke beberapa pihak ada di sini. Kami tembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, Presiden Republik Indonesia, Ketua Ombudsman,Ketua Komisi III DPR, Jaksa Agung, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tim Penuntut Umum perkara a quo, dan kemudian klien. Mohon bisa diterima, Yang Mulia," kata Refly.

Majelis hakim menerima surat permohonan tersebut tanpa langsung memberikan respons. Hakim hanya menekankan sidang perkara tudingan ijazah palsu Jokowi akan dilanjutkan pekan depan.

Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan pencemaran nama baik dan pelanggaran terkait informasi elektronik dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi.

Jaksa mendakwa Roy melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara pada dakwaan subsidair, Roy didakwa melanggar Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Jaksa juga mendakwa Roy melanggar Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.