NADIKABAR.COM — Penasihat Hukum eks Wamen Imipas Silmy Karim, Soleman B. Ponto menyatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengakui tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kliennya.

Menurutnya, perkara pemerasan yang menjerat Silmy akan sulit dibuktikan.

"Poinnya adalah JPU mengakui sendiri bahwa tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Pak Silmy," kata Soleman kepada wartawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11).

Soleman mengatakan JPU dalam tanggapannya menyebut ketiadaan OTT tidak mengurangi penuntutan terhadap Silmy dalam perkara ini.

Menurutnya, pengakuan itu berbeda dengan framing pemberitaan saat KPK menangkap sejumlah pelaku lain, yang justru menempatkan Silmy seolah-olah terkena OTT.

"Dari awal dianggap bahwa Pak Silmy tertangkap tangan, tapi tadi Penuntut Umum sampaikan bahwa tertangkap tangan itu tidak ditemukan. Yang dipersoalkan sekarang pemerasan," kata Soleman.

Menurut Soleman, sejak awal perkara ini dibingkai sebagai tangkap tangan.

"Kalau dari awal ini sudah belok dari tertangkap tangan, belok ke pemerasan, nah, habis pemerasan apa lagi nanti beloknya? Nanti kita lihat," ujarnya.

Sementara itu, advokat Abdul Gafur Sangaji menilai, di luar soal OTT, tanggapan JPU pada pokoknya hanya mengulang surat dakwaan.

Ia mengatakan JPU mengakui perbuatan Silmy tidak diuraikan secara komprehensif dan baru akan dibuktikan dalam pokok perkara.

Gafur juga mengatakan JPU mengakui Silmy bukan bagian dari angka Rp168,9 miliar, melainkan hanya dikaitkan dengan Rp1,2 miliar.

Sementara itu, Silmy Karim mengatakan dirinya datang sendiri ke Gedung KPK pada 3 Juni 2026 malam untuk bersikap kooperatif.

Saat itu, menurutnya, tidak ditemukan uang atau benda apa pun yang berkaitan dengan perkara pada dirinya.

"Tidak pernah ada OTT, dan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)," kata Silmy.

Silmy mengatakan, kesan tertangkap tangan terus melekat padanya.

Menurutnya, kesan seolah-olah ia tertangkap tangan itulah yang kemudian menjadi pintu masuk dakwaan pemerasan dan gratifikasi terhadapnya.

Dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp168,9 miliar.

Tindakan itu dilakukan Silmy bersama Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam; Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji.

Lali Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Juniadi Sri Priambudi; dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Bernardiansyah yang masing-masing dilakukan penuntutannya secara terpisah.

Silmy juga didakwa menerima gratifikasi uang tunai Rp2,5 miliar dan saham senilai Rp31 miliar.