Siapa pun yang terpilih akan menghadapi banyak urusan lama. Di lapangan, misalnya, masyarakat menghadapi kasus nyata. Keputusan sudah diumumkan, tetapi pembayaran belum berjalan. Aturan sudah tersedia, tetapi dua instansi berbeda menafsirkannya. Warga memenuhi persyaratan, lalu diminta kembali karena datanya belum sesuai.
Persoalan semacam itu tidak selalu mendapat perhatian sebesar pergantian pejabat. Padahal, di sanalah masyarakat menghadapi wajah pemerintah secara nyata.
Pembahasan status PPPK memberi contoh yang dekat dengan percakapan tentang Dasco. Pada 6 November, ia terlibat dalam finalisasi pembahasan DPR dan pemerintah mengenai peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu lintas profesi.
Pelaksanaannya direncanakan bertahap mulai 1 Januari 2027. Ini memperlihatkan keterlibatannya dalam membawa aspirasi ke ruang keputusan, meskipun belum cukup untuk menyimpulkan besarnya kontribusi pribadi ataupun keberhasilan pelaksanaannya.