NADIKABAR.COM — Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Safaruddin mendukung Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengusut tuntas dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Safaruddin meyakini Listyo Sigit dan pihak-pihak lain yang terseret kasus tersebut melakukan makar.

Hal itu disampaikan Safaruddin dalam rapat Komisi III DPR bersama Kapolri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dia mengatakan PDIP memberikan dukungan penuh kepada Jenderal Suyudi.

"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan, Pak, Pak Kapolri, mendukung 1.000 persen Bapak Kapolri untuk mengungkap ini. Kalau ada urusan-urusan politik, kami dari Fraksi PDI Perjuangan akan mem-backup sepenuhnya untuk mengungkap sampai ke akar-akarnya. Akar tunggang, akar serabut, akar apa pokoknya semua akar akan diungkap saja semuanya, Pak," ujarnya.

Safaruddin menilai kasus tersebut perlu diusut hingga mengungkap pihak yang memerintahkan, melakukan, membantu, hingga menerima manfaat dari hasil penyadapan. Dia turut mempertanyakan siapa pihak yang menerima manfaat hasil penyadapan tersebut.

"Kami akan mendukung sepenuhnya, Pak. Itu tentunya kan klasifikasinya kan ada yang menyuruh, ada yang melakukan, ada yang membantu, dan di sini ada yang penerima manfaat hasil sadapan ini. Siapa orang itu yang penerima manfaat? Pak Listyo Sigit itu kan Kapolri, tidak ada urusan dengan partai politik," ujarnya.

"Atasannya sendiri, Presiden itu kan jabatan politik. Berarti sudah ada memang untuk mengganti Presiden. Kalau saya lihat mulai dari 2025 sampai 2026 mungkin sebelumnya saja. Mungkin sebelum itu juga, sudah dimulai penyadapan," sambungnya.

Safaruddin kemudian mengutip Pasal 160 KUHP baru mengenai makar. Dia menilai penyadapan terhadap Presiden dapat dikategorikan sebagai bagian dari persiapan untuk menggulingkan Presiden.

"Kalau saya mengacu dari Pasal 160 KUHP yang baru itu, bahwa makar itu adalah niat untuk melakukan serangan atau menjatuhkan Presiden yang telah diwujudkan dengan persiapan. Tidak harus dengan serangan kepada Bapak Presiden, tapi dari persiapan," paparnya.

"Kalau menurut analisa saya, menyadap Presiden itu suatu sudah masuk persiapan untuk menggulingkan Bapak Presiden. Penyadapan dan itu bukan penyadapan saja ada media sosial mengondisikan, ada posko-posko yang dibentuk, ada massa yang digerakkan untuk unjuk rasa. Pak Listyo Sigit itu kan sudah jadi pembina di salah satu perkumpulan organisasi," tambahnya.

Safaruddin meminta Kapolri tidak hanya melakukan penyelidikan. Namun juga meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan dan melakukan upaya paksa untuk mengumpulkan bukti dugaan makar.

"Saya minta lakukan bukan penyelidikan saja Pak Kabareskrim, penyidikannya jadi ada upaya-upaya paksa yang sudah akan dilakukan supaya mendapatkan bukti-bukti bahwa Listyo Sigit cs dan atasannya Listyo Sigit dikenai pasal makar, Pak. Itu, Pak, jangan ragu-ragu, Pak Kapolri. Komisi III berada di belakang Bapak," tegasnya.

Dia kembali menegaskan Fraksi PDIP mendukung penuh pengusutan kasus itu. Dia meyakini ada upaya makar.

"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan anggota paling besar di DPR RI ini, Pak mendukung 1.000 persen kepada Bapak Kapolri. Nggak usah ragu, Pak. Nah, oleh karena itu saya berkeyakinan Pak Listyo Sigit ini beserta seluruh yang sudah dijadikan tersangka ini adalah perbuatan makar. Sekali lagi, makar," ungkapnya.

Lebih lanjut, Safaruddin juga meminta sidang etik terhadap Listyo Sigit digelar lebih dahulu sebelum anggota lainnya. Dia bahkan meminta sidang etik tersebut dilaksanakan pekan ini.

"Saya minta kepada Pak Kapolri agar Pak Listyo Sigit dulu yang disidangkan kode etik itu, baru yang lain-lain. Nah, kapan itu Pak Listyo Sigit, Pak? Saya minta minggu ini sudah disidangkan kode etik Pak Listyo Sigit itu," katanya.

Menurutnya, mestinya Polri menggelar sidang etik untuk Jenderal Listyo Sigit terlebih dulu. Hal itu untuk mengungkap kasus tersebut.

"Komandannya dulu, Pak. Komandannya dulu di ditumbangkan, baru yang lain-lain, Pak. Kepalanya dulu. Pak Sigit saja sering bilang kalau membersihkan itu dari kepalanya. Ya sudah kepalanya dulu disidangkan kode etik gitu loh, Pak. Ya. Nah, makar dengan hukuman Nah, saya minta itu kan di Pasal 191 KUHP makar dengan diancam hukuman pidana mati. Saya minta empat-empatnya itu dikenakan pidana mati," lanjut dia.

Dia meyakini Jenderal Suyudi memiliki kekuatan. Safaruddin pun mengutip Surah Al-Zalzalah ayat 7-8 tentang balasan atas setiap perbuatan manusia, baik maupun buruk.

"Kalau kita mati di dalam menegakkan aturan-aturan yang ada ini, kebenaran yang kita, itulah yang kita cari semua. Kita akan mati syahid, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fa man ya'mal mitsqāla żarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan dan barang siapa berbuat keburukan akan dibalas oleh Tuhan walaupun itu sebesar zarah. Jadi nggak usah takut, Pak," tuturnya.