"Pelayanan dasar, ekonomi, dan infrastruktur warga harus segera dipulihkan," katanya.

Politikus Golkar itu juga menyoroti keterbatasan transfer dari pemerintah pusat. Dia meminta birokrasi lebih cermat dan kreatif dalam mengelola APBD.

"Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat NTT. Jadi setiap minggu ada laporan setiap OPD apa yang dilakukan. Jangan masyarakat hanya lihat kerja Gubernur dan Wakil Gubernur saja," tegasnya.