NADIKABAR.COM — Presiden Prabowo Subianto akan membentuk badan baru bernama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN. Apa tugasnya?
Dirangkum NadiKabar, Minggu (27/9/2026), Prabowo berdiskusi dengan para akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguran tinggi membahas penanganan karhutla di lahan gambut. Diskusi digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9).
Dalam pengantarnya, Prabowo mengatakan kebakaran hutan dan lahan, khususnya yang terjadi di atas lahan gambut, merupakan salah satu persoalan yang perlu ditangani secara serius.
"Saudara-saudara sekalian, para profesor, jadi masalah yang kita hadapi sebagai bangsa dan negara adalah antara lain kebakaran hutan dan khususnya kebakaran hutan yang di atas lahan gambut. Masalahnya masalah kebakaran hutan, tiap tahun kita mengalami kebakaran hutan," ujar Prabowo.
Prabowo menilai karakteristik lahan gambut menjadi salah satu hal yang perlu dipahami secara lebih mendalam dalam upaya pencegahan kebakaran. Menurut Prabowo, Indonesia memiliki kawasan gambut yang luas sehingga diperlukan penanganan yang sesuai dengan kondisi tersebut.
"Ada satu fenomena bahwa tetangga-tetangga kita juga punya hutan tapi mungkin mereka tidak punya gambut sebesar kita, mungkin ya kalian yang lebih tahu lah, kalian yang mengerti makanya saya mengundang Saudara-saudara," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan gambut dan mangrove. Menurut Prabowo, pengelolaan kedua ekosistem tersebut membutuhkan badan khusus yang dapat bekerja secara langsung di bawah Presiden.
"Kita sepakat dulu kita butuh badan ini, harus ada ya, Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove (Nasional), BPGMN. Dia tidak di bawah kementerian, dia langsung di bawah presiden. Saya setuju," kata Prabowo.
Rencana pembentukan badan baru itu sebelumnya juga sempat disampaikan Menhut Raja Juli Antoni usai rapat terbatas bersama presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9). Nantinya, badan tersebut akan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
"Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN," kata Raja Juli Antoni.
Raja Juli menerangkan badan itu untuk mencegah karhutla terjadi berulang ke depannya. Menurutnya, tindakan mitigasi penting ketimbang menangani saat kebakaran lahan telah terjadi.
"Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar karena pencegahan jauh lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaksioner," ujarnya.
Raja Juli menekankan BPGMN berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang sebelumnya berada di Kemenhut. Saat ini, BPGMN langsung di bawah presiden.
"Nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kemenhut sebelum dibubarkan, DIPA-nya di bawah Kemenhut, penyusunan RPSK-nya di bawah Kemenhut. Tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung di bawah Pak Presiden," katanya.
Selain itu, Raja Juli menerangkan badan baru ini juga akan diisi oleh para ilmuwan dan profesional. Badan itu akan memprioritaskan enam provinsi dengan kebakaran berbasis gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
