Dalam disertasinya, Ketua DPD RI periode 2019–2024 itu menyoroti ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang mengatur peserta pemilu untuk memilih anggota DPR adalah partai politik.
Menurut ia, ketentuan itu berpotensi menimbulkan kebuntuan aspirasi karena anggota legislatif dapat menghadapi dilema antara memperjuangkan kepentingan konstituen dan mengikuti disiplin fraksi maupun keputusan elite partai.
Ia menambahkan kehadiran anggota DPR dari jalur perseorangan dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan di parlemen sekaligus mengurangi potensi konflik kepentingan dalam pembentukan kebijakan publik.
LaNyalla juga mengusulkan penguatan posisi DPD RI agar memiliki kewenangan sebagai pembentuk undang-undang bersama DPR atau co-legislator, khususnya dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Menurut ia, kewenangan DPD yang selama ini lebih terbatas dalam proses pembentukan undang-undang menyebabkan aspirasi dan kepentingan daerah belum sepenuhnya memperoleh ruang yang setara dalam pengambilan keputusan nasional.
