Ia menjelaskan kebijakan tersebut didasarkan pada asas perlindungan maksimum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Kewarganegaraan, sehingga keterlambatan administrasi tidak serta-merta menghambat pemenuhan hak kewarganegaraan anak.
Menurut dia, kebutuhan layanan penegasan status kewarganegaraan saat ini mengalami peningkatan, terutama bagi anak-anak yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
Supratman juga menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan pembaruan Undang-Undang Kewarganegaraan yang diharapkan dapat mengakomodasi berbagai persoalan kewarganegaraan, termasuk kebutuhan diaspora Indonesia dan anak-anak berkewarganegaraan ganda yang memiliki potensi serta berkarier di luar negeri.