"Artinya, sudah ada landasan hukum untuk mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjutinya," tambahnya.
Ia menilai kewenangan penyadapan yang dimiliki Polri, TNI, BIN, KPK, BNPT, dan Kejaksaan Agung harus disertai pembatasan serta pengawasan yang jelas. Ia menyebut setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum.
"Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya. Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan," kata dia.
TB Hasanuddin mendorong penguatan pengawasan untuk memastikan penyadapan tidak melanggar hak privasi. Ia menyebut RUU tersebut akan mengatur soal kewenangan lembaga, perizinan hingga sanksi bagi pelanggar.
