“Ya, kalau obligasinya itu misalnya tujuh tahun, berarti kan ada beban yang memang belum tentu diselesaikan oleh gubernur sekarang. Dan itu yang tanggung siapa? Ya, warga Jakarta. Nah, ini harus dipertimbangkan dua sisi ya. Kalau kita bicara utang, bukan hanya uang yang didapat, tetapi bagaimana cara kita mengembalikannya,” papar Kevin.
Meski rencana penerbitan obligasi daerah ini ia nilai sebagai sebuah terobosan baru, namun Pemerintah Jakarta juga perlu kembali mencermati dengan teliti terkait risiko-risiko yang akan dihadapi ibu kota.
“Memang ini adalah satu kebijakan yang bisa dikatakan breakthrough ya. Tapi, tentu kami minta ini perlu dicermati lebih jauh, bahkan dari Kementerian Keuangan sendiri minta ini juga ditinjau ulang lah, bahwa sebagai kasus pertama supaya ini well-planned digunakan benar-benar ke masyarakat, bukan hal-hal yang tidak produktif,” ungkap Kevin.
Sebelumnya, Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani menyambut baik rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung soal menerbitkan obligasi daerah dan menawarkan pertukaran pengetahuan antara tim keuangan New York dan Jakarta.
