NADIKABAR.COM — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah menyambut baik keputusan Polri menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Irjen Ahrie Sonta buntut kasus penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto. Abdullah menyebut siapa pun yang melanggar hukum memang seharusnya ditindak tegas.
"Pemecatan Ahrie Sonta patut diapresiasi karena merupakan bentuk ketaatan Polri terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus bukti bahwa hukum berlaku sama bagi seluruh anggota Polri," kata Abdullah saat dihubungi, Kamis (12/11/2026).
Dia menyebut siapa pun yang melanggar sudah selayaknya ditindak tegas. Bahkan, kata dia, yang berada di tingkat paling atas.
"Siapa pun yang melanggar hukum harus ditindak tegas, baik yang berada di struktur paling bawah maupun di posisi paling atas," ucap dia.
Abdullah juga mempersilakan Polri memproses mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, dia menyebut keputusan pemecatan harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta di persidangan.
"Soal sanksi, termasuk kemungkinan pemecatan, tentu harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta yang terungkap dalam persidangan," ujarnya.
