NADIKABAR.COM — Anggota DPRD DKI Jakarta Jupiter mengusulkan denda bagi operator atau pengelola parkir tanpa izin (ilegal) naik 10 kali lipat untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah praktik pengelolaan parkir ilegal kembali terulang.
Dia berpendapat, denda sekitar Rp50 juta yang selama ini dikenakan kepada sejumlah pengelola parkir bermasalah belum cukup memberikan efek jera.
“Kalau dendanya hanya Rp50 juta, tata kelola perparkiran tidak akan banyak berubah. Karena itu, kami merekomendasikan sanksi hingga Rp500 juta,” kata Eks Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta itu dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.
Menurut Jupiter, sanksi yang terlalu rendah berpotensi membuat pelanggar menganggap denda sebagai konsekuensi biasa yang dapat ditanggung tanpa harus menghentikan praktik ilegal.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, peningkatan sanksi agar operator parkir lebih patuh terhadap ketentuan perizinan. Tidak mengabaikan aturan berlaku.
Jupiter mencontohkan Singapura yang menerapkan sanksi tegas terhadap berbagai pelanggaran ketertiban di ruang publik.
Menurut dia, pendekatan tersebut menjadi salah satu bahan pembelajaran bagi Jakarta dalam memperkuat penegakan aturan.
Dia menambahkan, pembenahan tata kelola perparkiran tidak cukup hanya mengandalkan penertiban di lapangan, tetapi juga membutuhkan komitmen antara DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan seluruh temuan serta rekomendasi Pansus ditindaklanjuti.
