"Rumah dinas itu bukan ruang usaha bebas dan bukan tempat untuk menjalankan kegiatan ilegal. Kalau dialihfungsikan untuk kegiatan yang melanggar hukum, harus ditelusuri siapa yang bertanggung jawab," ujarnya.
Di samping itu, dia menyoroti bahaya laten judi online (judol) yang bisa merusak perekonomian nasional dan tatanan sosial sehingga pemberantasan judol memerlukan pengawasan ketat lintas lembaga.
Taufiq meminta pimpinan TNI memanfaatkan momentum kasus itu untuk merombak sistem pembinaan dan pengawasan lingkungan perumahan prajurit di seluruh Indonesia. Audit berkala terhadap penghuni rumah dinas juga dinilai perlu dilakukan.
"Ini harus dijadikan momentum bagi pimpinan TNI untuk melakukan perbaikan manajerial. Pengelolaan rumah dinas, pengawasan lingkungan, dan mekanisme penindakan harus berjalan tertib serta akuntabel," tuturnya.
Setelah investigasi selesai, hasil penyelidikan Pusat Polisi Militer TNI diminta agar dibuka secara transparan kepada publik.
