"Pemerintah daerah harus memandang TBM sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan pembangunan manusia di daerahnya, bukan sekadar kegiatan sukarela masyarakat," tegas Rerie.
Lebih lanjut, anggota Komisi X DPR RI ini menilai, penurunan anggaran pusat tidak boleh menjadi alasan membiarkan TBM berjalan tanpa dukungan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengalokasikan dana untuk penguatan layanan literasi, termasuk melalui APBD dan dana desa sesuai ketentuan.
Rerie merinci sejumlah upaya pembiayaan yang dapat segera dibuka. Pertama, integrasi anggaran pusat dan daerah. Pemerintah daerah, lanjut Rerie, dapat mengalokasikan dana untuk pengadaan koleksi, renovasi ruang baca, dan operasional TBM di wilayahnya.
Selain itu, kata Rerie, keterlibatan dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dapat mendukung pengadaan buku, pelatihan pengelola, atau pendampingan program literasi di sekitar wilayah operasinya.
