NADIKABAR.COM — Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie) menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi yang dihadapi perempuan bukan akibat kurangnya kapasitas, melainkan struktur sosial dan kebijakan yang belum adil.
Data terbaru menunjukkan, partisipasi kerja perempuan masih jauh tertinggal dan sebagian besar pekerja perempuan belum terlindungi upah minimum.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Agustus 2026, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan sebesar 56,37%, sedangkan laki-laki mencapai 84,16%. Angka tersebut memperlihatkan masih lebarnya jarak keterlibatan perempuan dalam pasar kerja formal.
Kesenjangan tersebut diperparah oleh temuan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) yang mengolah data Kementerian Ketenagakerjaan serta Sakernas Februari 2025. Hasil analisis menunjukkan sebanyak 67,4 persen pekerja perempuan menerima upah di bawah UMK, lebih tinggi dibandingkan pekerja laki-laki yang mencapai 54,7 persen.