NADIKABAR.COM — Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk dari ancaman demam berdarah dengue (DBD), merupakan amanat konstitusi yang harus dipenuhi negara.
"Aspek kesehatan dan perlindungan setiap warga negara dari ancaman kematian adalah mandat dari konstitusi, termasuk dampak dari merebaknya DBD di Tanah Air," kata Lestari, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Kamis.
Lestari mengatakan peningkatan kasus DBD setiap tahun menunjukkan perlunya penguatan kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman kesehatan yang berkaitan dengan perubahan iklim.
Dia mendorong pemerintah menyusun peta risiko dengue berdasarkan proyeksi iklim serta memperkuat langkah pencegahan dengan melibatkan berbagai sektor. Upaya tersebut dinilai penting untuk mendukung target Indonesia bebas DBD pada 2030.
Lestari menyampaikan hal itu saat membuka diskusi Dampak Perubahan Iklim Terhadap Beban Dengue dan Strategi Pencegahan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11).
Hadir dalam diskusi, Wakil Menteri Kesehatan Dante Harbuwono mengatakan pencegahan perkembangbiakan nyamuk harus menjadi perhatian bersama karena penyebaran nyamuk dapat meningkatkan risiko penularan DBD hingga menyebabkan kematian.