"Tugas kita adalah bagaimana RPPA itu memberikan pelayanan yang terbaik. Kita terus lakukan akselerasi, bagaimana Kecamatan Berdaya itu bisa memasifkan RPPA sehingga lebih berdampak, perempuan dan anak-anak terlindungi," kata Uswatun.
Ia menambahkan, selain pelayanan dan pendampingan penyelesaian kasus, Pemprov Jateng juga mengutamakan tindakan pencegahan agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi.
Dalam waktu dekat, Pemprov Jateng akan dilakukan training of trainer (ToT) untuk fasilitator pencegahan penanganan kekerasan. Kegiatan ini dirancang melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparatur sipil negeri (ASN), pengurus pondok pesantren, polisi, sekolah, hingga relawan.
"Kami akan bertemu Menteri PPA untuk meminta payung hukum terkait dengan adanya fasilitator untuk pencegahan dan penanganan kekerasan," pungkas Uswatun.
