NADIKABAR.COM — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap jalur atensi yang diduga digunakan dalam kasus penyadapan ilegal dengan tersangka mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk. Suyudi mengatakan Sigit menentukan target lalu Ahrie Sonta meneruskannya secara lisan atau lewat WhatsApp untuk disadap.
Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Jenderal Suyudi awalnya menjelaskan jalur resmi penyadapan dilakukan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Sementara, jalur atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. Dia mengatakan jalur atensi ini yang diduga digunakan Sigit dkk.
"Kedua, jalur B atau jalur internal atensi yang diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan," ujarnya.
Suyudi mengatakan perintah penyadapan diduga disampaikan melalui lisan atau WhatsApp oleh Ahrie Sonta yang saat itu menjabat sebagai Kabagmon. Perintah itu, katanya, diduga disampaikan Ahrie Sonta usai mendapat perintah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU (Technical Supporting Unit)," ujarnya.
Suyudi mengatakan kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis atau peralatan yang sama. Kondisi itu membuat aktivitas penyadapan melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan.
"Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi," ujarnya.
Suyudi mengatakan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri mengatur penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik. Selain itu, penyadapan harus dilengkapi persyaratan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku.
"Selanjutnya, proses provisioning dilaksanakan setelah persyaratan terpenuhi. Hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah, sedangkan pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara," paparnya.
"Namun, dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan," imbuh dia.
Sebagai informasi, Polri menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Mereka di antaranya, eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), Ahrie Sonta.
Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut para tersangka terindikasi menyadap orang nomor satu di Indonesia tersebut.
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Selain terhadap Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lain. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.
Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025-2026. Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya. Ahrie Sonta telah dipecat dari Polri.
