NADIKABAR.COM — Seorang perempuan warga negara asing (WNA) asal Prancis berinisal EOM (23) dideportasi dari Bali, karena melakukan siaran langsung dengan membuat konten asusila di sebuah vila di wilayah Uluwatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, mengatakan sebuah vila mewah di kawasan Uluwatu, disalahgunakan seorang wisatawan asing sebagai lokasi produksi siaran langsung atau live streaming bermuatan pornografi.
"Yang bersangkutan dilakukan pendeportasian serta pengusulan nama ke dalam daftar penangkalan," kata Ramdhani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11).
Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, EOM terbukti menyalahgunakan izin tinggal kunjungan (ITK) indeks D12 yang dimilikinya. EOM dengan penjamin salah satu perusahaan di Bali tersebut justru digunakan untuk membuat konten yang melanggar norma kesusilaan dan hukum di Indonesia.
Dalam proses pemeriksaan, warga asing itu mengakui bahwa dirinya adalah sosok dalam rekaman video bermuatan pornografi yang disiarkan secara langsung melalui akun pribadinya di platform digital.
Meski EOM menyangkal telah mencari keuntungan finansial melalui platform digital selama di Indonesia serta berdalih tidak mengunggah ulang video tersebut ke situs lain, petugas menilai unsur pelanggaran tetap terpenuhi.
Aktivitas pembuatan konten siaran langsung bermuatan asusila tersebut nyata-nyata dilakukan di wilayah hukum Indonesia dengan menggunakan izin tinggal kunjungan.
Ramdhani menegaskan bahwa setiap WNA wajib mematuhi tujuan pemberian izin tinggal serta menghormati norma hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, izin tinggal kunjungan hanya diperuntukkan bagi aktivitas wisata maupun kegiatan lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan, bukan untuk membuat konten yang melanggar norma kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.
"Kami tidak akan menoleransi penyalahgunaan izin tinggal dalam bentuk apa pun," tegas Ramdhani.
Atas pelanggaran tersebut, Imigrasi Bali menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berdasarkan Pasal 75, Ayat (1) Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
WNA tersebut kemudian dipulangkan ke negara asalnya melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 18 November 2026, sekaligus diusulkan masuk dalam daftar penangkalan agar tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia.
"Kami menyambut baik kehadiran wisatawan yang memberikan dampak positif bagi Bali, namun setiap aktivitas harus tetap tunduk pada koridor hukum. Pengawasan ini merupakan langkah nyata kami untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari pelanggaran hukum oleh orang asing," ujar Ramdhani.
Pihaknya juga berkomitmen, untuk terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA melalui operasi lapangan, pendalaman bukti digital, serta sinergi lintas instansi.
"Bali terbuka bagi siapa saja yang menghormati aturan. Keterbukaan ini harus diiringi dengan kepatuhan hukum demi memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang aman, tertib, dan berkualitas," ujarnya.