NADIKABAR.COM — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong penguatan literasi keuangan di lingkungan pesantren guna meningkatkan pemahaman santri dan pengelola koperasi terhadap pengelolaan keuangan yang aman, transparan, dan bertanggung jawab.

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution mengatakan penguatan literasi keuangan penting dilakukan karena tingkat inklusi keuangan masyarakat masih lebih tinggi dibandingkan pemahaman mereka terhadap produk dan layanan keuangan.

"Survei Nasional Literasi Keuangan 2026 tingkat inklusi keuangan mencapai 93,6 persen tetapi tingkat literasi keuangan baru 69,6 persen. Ada selisih sekitar 24 poin persentase antara akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan," katanya di Jombang, Jawa Timur, Rabu.

Farid dalam sosialisasi literasi keuangan LPS di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Kabupaten Jombang tersebut juga mengungkapkan tentang tingkat literasi keuangan syariah yang baru mencapai 43 persen, masih berada di bawah capaian nasional.

Menurut dia, kesenjangan pemahaman tersebut dapat meningkatkan risiko masyarakat terjebak berbagai praktik keuangan ilegal, seperti pinjaman daring ilegal, investasi bodong, judi daring, hingga penipuan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

"Pelajari ilmunya dulu baru bertransaksi. Sebelum menabung, meminjam, atau berinvestasi, pahami dulu ilmunya serta risiko dan manfaatnya," katanya.

Ia menjelaskan, LPS berperan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan melalui penjaminan simpanan nasabah bank umum, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan bank syariah hingga Rp2 miliar per nasabah per bank dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Persyaratan tersebut dikenal dengan prinsip 3T, yakni simpanan tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

Ia juga menyebut lebih dari 99 persen rekening nasabah bank di Indonesia masuk dalam kategori simpanan yang dijamin penuh oleh LPS. Namun, pemahaman masyarakat mengenai perlindungan tersebut masih perlu ditingkatkan.

Selain memberikan pemahaman mengenai penjaminan simpanan, LPS juga mendorong pengurus koperasi pesantren menerapkan tata kelola yang baik dalam menjalankan usaha.

Menurut dia, koperasi pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pendidikan kejujuran dan tanggung jawab bagi para santri.

Karena itu, pengurus koperasi perlu memisahkan keuangan pribadi dan koperasi, mencatat setiap transaksi, menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan berkala, serta menyimpan kelebihan kas di bank yang memenuhi ketentuan penjaminan LPS.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan pembekalan melalui tiga materi, yakni tata kelola koperasi, pemasaran digital untuk pengembangan usaha, serta sistem pembayaran menggunakan QRIS dan penjaminan simpanan.

Ia berharap pengurus koperasi pesantren tidak hanya menerapkan pengetahuan tersebut dalam pengelolaan lembaga masing-masing, tetapi juga menyebarluaskannya kepada santri dan masyarakat sekitar.

"Jadikan setiap pengurus guru literasi. Indonesia memiliki lebih dari 42.000 pesantren. Jika ilmu itu hari ini juga ditularkan, santri akan menjadi duta literasi bagi keluarganya, masyarakatnya, dan desanya," ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan literasi keuangan merupakan tanggung jawab bersama karena stabilitas sistem keuangan tidak hanya berkaitan dengan perbankan, LPS, maupun pemerintah, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Melalui pemahaman keuangan yang baik, masyarakat diharapkan semakin bijak dalam menyimpan uang, memilih produk keuangan, serta mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.

Acara tersebut diikuti ratusan pengurus koperasi dari berbagai pondok pesantren di Jawa Timur.