NADIKABAR.COM — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memfasilitasi layanan medis, rehabilitasi psikologis, kediaman sementara, serta penghitungan restitusi bagi YTR, korban dugaan penganiayaan berat, perampasan kemerdekaan, dan kekerasan seksual di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak dan pemulihan korban, termasuk ketika memberikan keterangan dalam persidangan perkara dengan terdakwa Taufik Hidayat di Pengadilan Negeri Bale Bandung, Senin.

"LPSK memastikan YTR mendapatkan pendampingan dan pelindungan selama proses persidangan. Kita perlu memahami bahwa memberikan keterangan tentang peristiwa traumatis yang dialami bukan perkara mudah bagi korban. Oleh karena itu, kondisi psikologis, rasa aman, dan kesiapan korban harus menjadi perhatian agar korban dapat memberikan keterangan tanpa tekanan," ujar Nurherwati dalam keterangannya di Jakarta, hari ini.

Berdasarkan keputusan LPSK pada 29 Juni dan 7 Juli 2026, YTR memperoleh pelindungan berupa pemenuhan hak prosedural, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, fasilitasi restitusi, dan kediaman sementara.

YTR mengalami dampak serius, termasuk kebutaan total pada kedua mata serta cedera pada bagian wajah dan rahang. Untuk mendukung pemulihannya, korban menjalani penanganan medis multidisiplin di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yang melibatkan 17 dokter spesialis.

Pendampingan psikologis juga dilakukan melalui kerja sama dengan psikiater RSHS dan Ikatan Psikologi Klinis Indonesia Wilayah Jawa Barat. LPSK turut memfasilitasi kediaman sementara yang ramah disabilitas dengan sistem keamanan 24 jam.

Selain layanan tersebut, LPSK telah menghitung restitusi bagi YTR sebesar Rp1.577.602.626. Hasil penghitungan itu telah disampaikan kepada penuntut umum dan majelis hakim PN Bale Bandung sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak korban atas kerugian akibat tindak pidana.

Nurherwati juga mengingatkan pentingnya memahami relasi kuasa dalam hubungan personal, termasuk hubungan pacaran, dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.

"Kepercayaan dalam sebuah hubungan, termasuk harapan untuk menikah, tidak boleh dimanfaatkan untuk mengendalikan atau melakukan kekerasan terhadap pasangan. Korban tidak boleh disalahkan karena telah percaya kepada seseorang yang dicintainya," ujar dia tegas.

LPSK berkomitmen terus mengawal pelindungan dan pemenuhan hak YTR selama proses hukum berlangsung. Upaya pemulihan diharapkan membantu korban kembali menjalani aktivitas secara mandiri dan bermartabat.