NADIKABAR.COM — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut enam saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal mengajukan permohonan perlindungan kepada lembaga tersebut.
Ketua LPSK Achmadi dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026.
Dalam proses tersebut, ujar dia, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara.
Achmadi menjelaskan penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
