NADIKABAR.COM — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan kesiapannya memberikan layanan pelindungan serta pemenuhan hak pemulihan bagi 30 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) beserta keluarganya dalam tujuh perkara yang diungkap Polda Metro Jaya.
"Selain memberikan pelindungan, LPSK juga memiliki layanan pemulihan bagi korban, baik secara medis, psikologis, maupun psikososial. Keluarga korban juga dapat memperoleh layanan pemulihan sesuai dengan kebutuhan," kata Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dalam kasus tersebut, kepolisian menetapkan 19 tersangka dengan total 30 korban, yang di antaranya melibatkan pengiriman warga negara Indonesia (WNI) ke Rusia dan Malaysia.
"Ketujuh perkara tersebut mencakup berbagai modus kejahatan, mulai dari perekrutan dan pengiriman WNI ke luar negeri secara nonprosedural, eksploitasi seksual terhadap anak, hingga penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang tidak sesuai janji," tutur Wawan.
Modus lainnya, yaitu berupa eksploitasi anak buah kapal (ABK) melalui penjeratan utang serta pengiriman anak untuk perkawinan pesanan.
Wawan menjelaskan pemulihan merupakan aspek krusial dalam penanganan perkara perdagangan orang karena dampaknya tidak hanya dirasakan secara langsung oleh korban, tetapi juga memengaruhi kondisi anggota keluarga, termasuk anak-anak yang ditinggalkan.
Menurut dia, bentuk layanan psikososial yang diberikan akan disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing individu, salah satunya melalui dukungan pendidikan bagi anak korban.
Terkait hak restitusi, Wawan menegaskan ganti rugi tersebut diperuntukkan bagi korban tindak pidana yang pembayarannya menjadi kewajiban pelaku atau pihak ketiga.
Kendati demikian, pihak keluarga korban tetap berpeluang mengakses layanan pemulihan lainnya dari LPSK sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain bantuan psikososial berupa modal usaha maupun akses pendidikan.
Berdasarkan catatan LPSK hingga 11 November 2026, lembaga tersebut telah menerima sebanyak 15.836 permohonan pelindungan secara keseluruhan, dengan 217 permohonan di antaranya berasal dari korban TPPO.
LPSK menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Polda Metro Jaya dan siap segera menindaklanjuti setiap permohonan pelindungan maupun pemulihan, baik yang diajukan langsung oleh korban, pendamping, maupun aparat penegak hukum.
Melalui pendekatan tersebut, LPSK berharap pemulihan korban TPPO dapat berjalan secara menyeluruh sehingga para penyintas tidak hanya memperoleh rasa aman, tetapi juga mampu memulihkan kondisi dan menata kembali kehidupannya.
