NADIKABAR.COM — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyiapkan layanan perlindungan dan pemulihan bagi 30 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam tujuh perkara yang diungkap Polda Metro Jaya.

Hal tersebut termasuk pada kasus pengiriman warga negara Indonesia ke Rusia dan Malaysia.

Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan layanan tersebut tidak hanya ditujukan untuk korban, tetapi juga dapat diberikan kepada anggota keluarga yang membutuhkan dukungan pemulihan akibat dampak tindak pidana tersebut.

"Selain memberikan pelindungan, LPSK juga memiliki layanan pemulihan bagi korban, baik secara medis, psikologis, maupun psikososial. Keluarga korban juga dapat memperoleh layanan pemulihan sesuai dengan kebutuhan," ujar Wawan dalam konferensi pers pengungkapan tujuh perkara TPPO di Jakarta, Kamis (12/11).

Ia menjelaskan dampak TPPO tidak hanya dirasakan korban secara langsung, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi keluarga, termasuk anak-anak yang ditinggalkan.

Untuk itu, kebutuhan pemulihan setiap korban dan keluarganya akan dinilai sesuai kondisi masing-masing.

Salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan, kata dia, berupa layanan psikososial di bidang pendidikan bagi anak korban.

LPSK juga dapat memfasilitasi dukungan lain, seperti bantuan modal usaha, sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Terkait pemenuhan hak restitusi, Wawan menjelaskan bahwa hak tersebut diperuntukkan bagi korban tindak pidana dan menjadi kewajiban pelaku atau pihak ketiga.

Meski demikian, keluarga korban tetap dapat mengakses layanan pemulihan lain melalui LPSK.

Dalam pengungkapan tujuh perkara tersebut, Polda Metro Jaya menetapkan 19 orang sebagai tersangka dengan jumlah korban mencapai 30 orang.

Perkara yang ditangani mencakup berbagai modus, antara lain perekrutan dan pengiriman WNI ke luar negeri secara nonprosedural, eksploitasi seksual terhadap anak, penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak sesuai janji, eksploitasi anak buah kapal melalui penjeratan utang, serta pengiriman anak untuk perkawinan pesanan.

Wawan menambahkan hingga 11 November 2026, LPSK telah menerima 15.836 permohonan perlindungan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 217 permohonan berasal dari korban TPPO.

LPSK, lanjut dia, menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap menindaklanjuti permohonan pelindungan maupun kebutuhan pemulihan yang diajukan korban, pendamping, atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan.

Melalui layanan tersebut, LPSK berupaya memastikan korban TPPO tidak hanya memperoleh rasa aman, tetapi juga mendapatkan dukungan untuk memulihkan kondisi dan melanjutkan kehidupannya.