Dalam proses penelaahan, LPSK mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.

Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

LPSK terus memantau perkembangan penanganan perkara, termasuk kemungkinan bertambahnya permohonan pelindungan dari saksi maupun pihak lain dengan status berbeda sesuai perkembangan proses hukum.