NADIKABAR.COM — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kembali menerima dua pengajuan perlindungan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal lainnya.

Dengan penambahan tersebut, maka total ada delapan orang yang mengajukan perlindungan kepada LPSK dalam perkara ini.

"Intinya sudah ada penambahan dua dari enam (yang terakhir), sudah, itu aja," ucap Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11).

Wawan menyebut seluruh permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan untuk menentukan kelayakan pemberian perlindungan.

Sementara itu, Polri diketahui juga telah memberikan perlindungan secara internal kepada para pihak yang mengajukan permohonan.

Disampaikan Wawan, pengajuan perlindungan dari dua orang tersebut diterima pada Jumat (6/11). Wawan turut mengungkapkan satu di antaranya juga mengajukan sebagai justice collaborator (JC).

"Ya satu di antaranya itulah. Ya pokoknya dari delapan itu ada yang mengajukan JC, gitu ya," ucap dia.

Sebelumnya, Polri mengajukan perlindungan terhadap enam orang saksi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke LPSK.

"Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi. Kami masih lakukan penelaahan," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias saat dimintai konfirmasi, Minggu (8/11), dikutip dari NadiKabar.

Kendati demikian, Susilaningtias enggan menjelaskan siapa saja saksi tersebut. Dia juga belum menyebut berapa lama proses penelaahan akan dilakukan.

Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif mereka sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Mereka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.