NADIKABAR.COM — Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Jend. TNI (Purn), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta jajaran TNI, Polri, dan pemerintah daerah mendukung program Perlindungan Sosial (Perlinsos) menjelang peluncuran digitalisasi perlindungan sosial secara nasional pada Oktober 2026. Perluasan Agen Perlinsos penting untuk memastikan layanan perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
"Kita minta dorongan teman-teman TNI, Polri, untuk memobilisasi para agen-agen bekerja sama dengan pemerintah daerah," kata Luhut, dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/9/2026).
Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Piloting Digitalization Perlinsos secara daring bersama Kemensos dan para gubernur, Pangdam dan Kapolda wilayah Sumatra dan Jawa (Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Yogyakarta), Jumat (18/9).
Luhut menyebut sekitar 4,8 juta keluarga telah mendaftar melalui sistem perlindungan sosial. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 40-50 juta keluarga hingga akhir 2026.
"Kita berharap nanti waktu Presiden launching bulan Oktober, sebanyak mungkin kabupaten sudah bisa masuk," katanya.
Untuk mencapai target tersebut, Luhut meminta gubernur dan pemerintah daerah memperluas informasi mengenai pendaftaran Agen Perlinsos melalui berbagai jaringan pemerintahan. Ia juga mendorong Pangdam dan Kapolda untuk mengajak personel di wilayah masing-masing, khususnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas, untuk menjadi agen sekaligus membantu masyarakat mengakses layanan perlindungan sosial.
Luhut menegaskan Agen Perlinsos tidak menentukan kelayakan seseorang untuk menerima bantuan sosial. Agen hanya membantu masyarakat mengakses layanan pendaftaran.
"Kelayakan tetap diperiksa oleh sistem yang terhubung dengan berbagai sumber data pemerintah," katanya.
Menurut Luhut, perluasan jumlah Agen Perlinsos akan semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat.
