Mulanya, puluhan peserta aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang datang dan menyuarakan aspirasinya melalui orasi atas mobil komando.
Dalam orasinya, massa mengkritik salah satunya upaya penanganan bencana dan pemulihan pascabencana oleh pemerintah yang dinilai tidak serius.
"Luka belum sembuh setahun bencana Sumatra, ditambah lagi gempa NTT, sekarang karhutla. Kita di sini sepakat untuk membuka mata para penguasa," kata salah seorang orator.
Orator lainnya juga mengkritik lambatnya respons pemerintah menuntaskan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sehingga kini masyarakatnya hidup dalam rasa was-was.
"Saudara-saudara kita di Kalimantan, hutan-hutannya dibakar, tinggal di wilayah yang tidak layak huni tapi masyarakatnya malah disuruh adaptasi," pekik orator.
Di tengah upaya penanganan yang dianggap carut-marut itu, massa aksi makin dikecewakan dengan munculnya dugaan kasus korupsi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dugaan kasus ini dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Oktober 2026 berkaitan dengan penyalahgunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana darurat.
DSP adalah anggaran yang disiapkan pemerintah untuk mendukung penanganan keadaan darurat bencana. Dana dipakai dalam berbagai situasi, antara lain kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa bumi di NTT, serta banjir sporadis di Sumatra.
Di tengah orasi HMI, datang ratusan massa aksi yang membawa spanduk 'Yogyakarta Melawan'. Disusul kemudian lebih banyak lagi mahasiswa Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang mengenakar jas almamater biru.
Adu mulut sempat beberapa kali terjadi antarkelompok massa aksi. Kendati demikian belum jelas apa pemicunya.
Adapun dari UII dalam aksi ini turut membawa sejumlah butir tuntutan. Antara lain, evaluasi total penanggulangan karhutla dan percepat pemulihan masyarakat terdampak.
