Ia juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian standar operasional prosedur (SOP) dalam proses penggeledahan, termasuk persoalan penggunaan sarung tangan dan perlengkapan pelindung diri. Selain itu, dugaan kekerasan serta penanganan medis terhadap korban harus diperiksa secara objektif dan menyeluruh.

Rezkinaldo meminta Bidang Propam Polda Riau melakukan pemeriksaan secara transparan terhadap seluruh personel yang terlibat. Ia juga mendorong keterlibatan lembaga pengawas eksternal agar proses pengusutan berjalan independen dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

β€œJika ditemukan pelanggaran prosedur, pelanggaran etik, ataupun unsur pidana, maka harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Jangan ada yang dilindungi hanya karena mengenakan seragam atau memiliki jabatan,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap pemberantasan narkotika tidak berarti membenarkan tindakan aparat yang bertentangan dengan hukum.

β€œKita mendukung pemberantasan narkotika, tetapi kita juga menuntut agar aparat tunduk pada hukum. Seragam bukan kekebalan hukum, kewenangan bukan izin untuk bertindak sewenang-wenang. Nyawa manusia tidak cukup dibayar dengan ucapan belasungkawa. Keluarga korban berhak mendapatkan kebenaran dan keadilan,” tutup Rezkinaldo Saputra.