"Menurut saya, ini saatnya kita memulai membangun satu preseden yang nanti akan diikuti sebagai antisipasi untuk peristiwa-peristiwa berikutnya kalau akan terjadi lagi," ungkapnya.

Ia juga menekankan, kondisi sekarang sudah berbeda dengan zaman Presiden kedua RI Soeharto. Jika saat itu posisi Wakil Presiden RI bisa kosong, kini hal yang sama tak bisa berlaku dengan adanya aturan dalam konstitusi.

"Sekarang sudah di Undang-Undang Dasar, presiden dan/atau wakil presiden sudah disebut begitu, kalau terjadi kekosongan sudah diatur," kata pria yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

"Kalau yang kosong presidennya bagaimana, kalau yang kosong dua-duanya bagaimana, kalau yang kosong wapresnya bagaimana, itu sudah diatur. Jadi tidak bisa ini, tidak bisa tidak diisi," sambungnya.