NADIKABAR.COM — Pakar hukum tata negara, Mahfud MD berpendapat bahwa rencana pelaksanaan paripurna pemilihan wakil presiden (wapres) baru pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak sah.
Mahfud mengatakan status hukum itu terjadi jika hingga Kamis (19/11) malam, Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama usulan cawapres yang akan dipilih di Paripurna.
"Jika sampai kemarin jam 00.00 [WIB], Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," ujar Mahfud dalam unggahannya di Instagram, Jumat (20/11).