"Soal presiden memilih dua orang itu sudah jangan kita campuri dari sekarang, siapa saja itu urusan presiden lah. Mau presiden berembuk dengan partai, ya silakan partai-partai, gitu," ujarnya.
Mahfud menyebut Prabowo selaku Presiden tetap dapat mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pimpinan partai koalisi dan organisasi masyarakat. Namun, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan Prabowo.
"Menurut Undang-Undang Dasar ya sebenarnya sepenuhnya hak presiden untuk menentukan dua itu. Tetapi secara etis biasanya, prosedur biasanya kan manggil pimpinan partai dulu ya, biar enak," ucap dia.
"Lalu pimpinan ormas bisa didengar, civil society didengar, tapi tetap itu di tangan Presiden. Enggak boleh kita memaksakan harus si A, harus si B, harus si C, apalagi sekarang," sambungnya.
