"Persatuan dan stabilitas nasional harus tetap menjadi prioritas bersama. Kita perlu memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prinsip keadilan dan supremasi hukum," katanya.
Sekretaris Jenderal MRPTNI yang Ketua MRPTNI terpilih 2027-2028, Prof Muryanto Amin, meyakini Kapolri Jenderal Suyudi berkomitmen mengusut tuntas kasus itu. Menurut Muryanto, ketegasan Polri dalam menangani dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan internal merupakan bukti integritas institusi.
"Kami mengapresiasi komitmen Kapolri untuk mengusut perkara ini secara tegas dan transparan. Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi jabatan apapun. Justru ketika perkara melibatkan pejabat dalam institusi penegak hukum, proses penanganannya harus mampu menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum benar-benar ditegakan," kata Muryanto yang juga Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) ini.
Dia menilai pengusutan kasus tersebut menjadi momentum penting memperkuat mekanisme pengawasan teknologi informasi dan perlindungan komunikasi. Dia mengatakan penguatan pengawasan penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
"Perkembangan teknologi harus diikuti dengan penguatan etika, integritas, dan pengawasan kelembagaan. Tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan, terlebih apabila berkaitan dengan keamanan informasi dan kepentingan strategis negara," ujarnya.