"Saya berharap tidak ada perlindungan terhadap orang-orang tersebut dari pimpinan KPK, karena mulai santer isu bahwa salah satu dari ketiganya diduga dilindungi oleh pimpinan, salah satu pimpinan KPK," ungkap Boyamin.
Boyamin menilai upaya perlindungan akan berdampak pada penanganan perkara. Menurut Boyamin, sudah seharusnya KPK menerapkan zero tolerance bagi pegawai yang melakukan dugaan pelanggaran.
"Dan itu nanti kalau dilindungi berarti ada dugaan saling menyandera. Nah, ini yang sangat kita tidak harapkan dan Dewan Pengawas KPK harus tegas. Zero toleransi terhadap apa-apa dugaan pelanggaran etik maupun perilaku maupun bahkan melanggar yang sifatnya menghalangi penyidikan," imbuhnya.
KPK diketahui menemukan indikasi kebocoran dokumen perkara suap terkait kasus pengurusan HGB dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN. KPK mengusut sejumlah pegawainya atas dugaan kebocoran dokumen tersebut.
"Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas," ungkap jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (6/11).
Namun Budi tak memerinci siapa saja pihak yang diperiksa. Budi hanya mengatakan pemeriksaan terus berproses. "Masih berproses," jelas Budi.
