Muizzu menyebut tindakan Israel terhadap warga Palestina sebagai genosida dan mengizinkan pemegang paspor Israel masuk ke Maladewa tidak dapat dibenarkan.
Ia juga menegaskan kembali dukungan negaranya terhadap perjuangan Palestina. Menurut dia, pemerintah Maladewa secara konsisten menyuarakan dukungan tersebut melalui berbagai forum internasional dan jalur hukum.
Muizzu mengatakan rancangan undang-undang keimigrasian itu disusun untuk mencerminkan sikap pemerintah mengenai persoalan tersebut.
Maladewa pertama kali memberlakukan larangan masuk bagi pemegang paspor Israel pada April 2025, setelah Muizzu mengesahkan perubahan Undang-Undang Keimigrasian yang telah disetujui parlemen.
