NADIKABAR.COM — Pemerintah Malaysia menghormati putusan Mahkamah Internasional (ICJ) terkait Penerapan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida terhadap etnis Rohingya.

Melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra), Malaysia menegaskan kembali komitmennya untuk menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk tanggung jawabnya sebagai Negara Pihak pada Konvensi Genosida.

"Temuan ICJ tersebut sejalan dengan posisi Malaysia dalam melindungi seluruh kelompok masyarakat yang rentan," menurut pernyataan Wisma Putra di Kuala Lumpur, Minggu.

Malaysia menyatakan akan terus mengupayakan penyelesaian yang komprehensif dan berkelanjutan atas krisis berkepanjangan tersebut, termasuk dengan secara aktif melibatkan seluruh pihak terkait guna melaksanakan langkah-langkah konkret demi meringankan penderitaan warga Rohingya yang berlindung di wilayahnya.

Malaysia juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), ASEAN, serta pemangku kepentingan lain terkait berbagai hal yang timbul dari putusan tersebut.

Kamis (19/11), ICJ memutuskan Myanmar terbukti melakukan tindak genosida terhadap masyarakat muslim Rohingya, sehingga menandai pertama kalinya badan kehakiman PBB itu menetapkan sebuah negara bertanggung jawab atas kejahatan genosida.

Putusan dalam kasus yang diajukan oleh Gambia pada 2019 itu menghasilkan suara sebanyak sembilan hakim setuju dan enam hakim lainnya tidak setuju.

ICJ pun memutuskan Myanmar bertanggung jawab atas kejahatan genosida dalam operasi militer yang mereka lakukan di negara bagian Rakhine pada 2017.

Hakim Ketua ICJ Yuji Iwasawa menjelaskan Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di negara bagian Rakhine, sehingga melanggar kewajibannya menurut Konvensi Genosida.