"Rumahnya diperbaiki, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonominya diperbaiki," ujarnya.
Maruarar menambahkan pemerintah juga memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah subsidi, antara lain melalui bunga kredit sebesar lima persen per tahun dan uang muka satu persen.
Selain itu, pemerintah memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia berharap berbagai kebijakan tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus menggerakkan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pembangunan perumahan.
