"Rumahnya diperbaiki dengan program bedah rumah, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonomi keluarganya diperbaiki dengan program KUR Perumahan dan juga PNM yang bunganya diturunkan dari 22 ke 8 persen," ujarnya.
Maruarar menilai pendekatan tersebut diperlukan agar program pemerintah tidak hanya memperbaiki kondisi fisik tempat tinggal, tetapi juga memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah dan kondisi ekonomi keluarga.
Selain pemberian sertifikat gratis, pemerintah memperluas sasaran program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada 2026.
Di Kabupaten Bogor, sasaran program bedah rumah meningkat dari 1.346 unit pada 2025 menjadi 10.000 unit pada 2026.
Sementara itu, di Provinsi Jawa Barat, jumlah rumah yang menjadi sasaran program meningkat dari 6.347 unit menjadi 40.000 unit pada periode yang sama.
