Digitalisasi tata kelola bukan sekadar pamer teknologi, melainkan instrumen untuk meminimalkan asimetri informasi antara pengelola program di tingkat pusat, pengusaha dapur di daerah, dan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Keterbukaan data dan kepastian alur distribusi ini menjadi kunci untuk membangun kembali modal sosial warga, sehingga kebijakan pemerintah tidak dipandang sebagai instrumen sepihak dari atas, melainkan program bersama yang didukung penuh oleh komunitas lokal.
Karena itulah transformasi MBG 2.0 harus dibaca dalam kerangka yang lebih luas, yakni kontestasi geopolitik kesejahteraan. Negara-negara yang mampu keluar dari jebakan pendapatan menengah adalah negara yang mampu mentransformasi intervensi sosialnya dari pola karitatif menjadi investasi pembangunan manusia yang terstruktur, inklusif, dan terukur.
Keberhasilan mengonsolidasikan program gizi skala kolosal dengan standar keamanan ketat, akuntabilitas anggaran yang terjaga, serta keberpihakan pada ekonomi lokal akan menjadi tolak ukur baru bagi negara-negara di dunia, khususnya di belahan bumi Selatan (Global South). Model ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial dapat berjalan seiring dengan penguatan kemandirian ekonomi rakyat.
MBG 2.0 bisa membuktikan bahwa narasi pembangunan nasional tidak boleh berhenti pada jargon politik di aras makro. Ujian sejati dari kedaulatan dan tata kelola sebuah bangsa justru dipertaruhkan pada konsistensi kualitas, keamanan, dan keadilan yang tersaji di atas sajian makanan anak sekolah di seluruh pelosok Nusantara.
*) Najamuddin Khairur Rijal, dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang, pegiat literasi sosial-politik
