Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Hermansyah Siregar menyampaikan pemerintah akan mengusulkan perubahan delik dalam penguatan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Hak Cipta, dari delik aduan murni menjadi hibrid bersyarat, yakni tetap menganut delik aduan untuk perkara yang dapat teridentifikasi secara personal oleh pemilik hak, dan delik biasa bersyarat ketika pelanggaran tersebut bersifat masif terutama di ranah digital.
Usulan tersebut ditujukan untuk pelanggaran hak cipta bersifat masif, berdampak terhadap perekonomian nasional, dan dilakukan oleh korporasi.
Dengan pendekatan ini, kata dia, aparat penegak hukum diharapkan memiliki ruang untuk bertindak lebih proaktif terhadap pelanggaran yang memenuhi kriteria tersebut.
"Saat ini, kejahatan di bidang hak cipta dan kekayaan intelektual pada umumnya sudah semakin marak. kalau dahulu masih menggunakan rezim delik aduan, sekarang dengan adanya kemajuan teknologi dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual, kejahatan yang bersifat masif perlu diatur sebagai delik biasa," kata Hermansyah.
Lebih lanjut Hermansyah menjelaskan selama ini penanganan pelanggaran hak cipta masih menghadapi kendala karena aparat penegak hukum harus menunggu adanya pengaduan. Bahkan, pemblokiran terhadap sekitar 1.000 situs pada 2025 pun masih menghadapi persoalan mekanisme pengaduan.
Mengenai persoalan penggunaan karya untuk pengembangan AI yang dicontohkan Melly, pemerintah telah memasukkan pengaturan tanggung jawab penyelenggara tempat perdagangan dan platform digital, termasuk kemungkinan pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggar yang dilakukan secara berulang.
"Kita ketahui bahwa kejahatan tersebut juga berdampak terhadap perekonomian nasional dan bahkan dilakukan oleh korporasi," ujarnya.
Oleh karena itu, dalam DIM pemerintah juga memasukkan tanggung jawab penyelenggara tempat perdagangan atau landlord liability.
